Apa saja layanan konsultan lingkungan yang disediakan Swarna Enviro?

PT Swarna Enviro Indonesia melayani perizinan lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL, DELH/DPLH), persetujuan teknis, kajian dan studi teknis, rekayasa dan desain teknis, pendampingan PROPER, serta ESG dan Sustainability Report bagi industri di Bandung dan seluruh Indonesia.

Mengapa perusahaan butuh konsultan lingkungan untuk perizinan usaha?

Konsultan lingkungan memastikan kepatuhan terhadap regulasi Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH dan OSS RBA, menghindarkan perusahaan dari sanksi hukum, serta membantu penyusunan dokumen teknis lingkungan secara akurat.

Penyusunan Dokumen & Pendampingan Hingga Izin Resmi Terbit Sesuai Regulasi Terbaru Indonesia

Persetujuan Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL)

Konsultasi Gratis

Landasan Regulasi

Dasar Hukum AMDAL

Kewajiban AMDAL diatur dalam serangkaian peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi dan mengikat secara hukum.

Undang-Undang

UU No. 32 Tahun 2009

Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang pokok yang mewajibkan setiap usaha/kegiatan berdampak penting terhadap lingkungan untuk memiliki AMDAL sebelum memperoleh izin lingkungan.

Undang-Undang

UU No. 11 Tahun 2020

Cipta Kerja (Omnibus Law)

Mengubah mekanisme perizinan lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan terintegrasi dengan sistem OSS, menyederhanakan proses namun tetap mewajibkan AMDAL.

Peraturan Pemerintah

PP No. 22 Tahun 2021

Penyelenggaraan Perlindungan & Pengelolaan LH

Peraturan pelaksana teknis AMDAL yang mengatur tata cara penyusunan, penilaian, dan persetujuan dokumen AMDAL, UKL-UPL, serta SPPL secara rinci.

PermenLHK

PermenLHK No. 4 Tahun 2021

Daftar Usaha/Kegiatan Wajib AMDAL

Menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL berdasarkan skala/besaran dan potensi dampak penting terhadap lingkungan hidup.

PermenLHK

PermenLHK No. 18 Tahun 2021

Persetujuan Lingkungan

Mengatur tata cara permohonan, penilaian, penerbitan, perubahan, dan pembatalan Persetujuan Lingkungan sebagai pengganti izin lingkungan pasca UU Cipta Kerja.

Perpres

Perpres No. 10 Tahun 2021

Bidang Usaha Penanaman Modal (PMA)

Mengatur bidang usaha yang terbuka bagi PMA dan persyaratan lingkungan yang wajib dipenuhi, termasuk kewajiban AMDAL untuk sektor-sektor tertentu.

PermenLH/BPLH ● TERBARU

PermenLH/BPLH No. 6 Tahun 2026

Pengawasan & Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup

Mengatur pengawasan lingkungan berbasis risiko yang terintegrasi dengan sistem OSS, perluasan kewenangan pengawasan termasuk mekanisme intervensi pusat, serta penguatan sanksi administratif bertahap — mulai dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, hingga pembekuan atau pencabutan Perizinan Berusaha. Peraturan ini menggantikan PermenLHK No. 14 Tahun 2024.

Berlaku efektif sejak 15 Juni 2026

Peringatan Hukum

Pasal 109, UU No. 32 Tahun 2009

Setiap orang yang melakukan usaha tanpa AMDAL yang diwajibkan dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, serta denda Rp 1 miliar hingga Rp 3 miliar.

Layanan Persetujuan Lingkungan — Swarna Enviro

Layanan Persetujuan Lingkungan

Persetujuan Lingkungan adalah syarat wajib bagi setiap kegiatan usaha atau proyek agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan lingkungan. Kami membantu Anda menyusun dokumen yang tepat, lengkap, dan lolos verifikasi instansi berwenang, sehingga usaha Anda berjalan aman dan berkelanjutan.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

AMDAL adalah dokumen kajian mendalam untuk kegiatan yang memiliki dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Dokumen ini bertujuan mengidentifikasi, menilai, dan mengelola dampak sejak tahap perencanaan.

Upaya Pengelolaan Lingkungan & Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)

UKL-UPL adalah dokumen lingkungan untuk kegiatan dengan dampak skala kecil hingga menengah, berisi rencana pengelolaan dan pemantauan yang dijalankan selama usaha beroperasi.

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan & Pemantauan Lingkungan (SPPL)

SPPL adalah dokumen pernyataan kesanggupan mengelola dan memantau lingkungan bagi kegiatan berdampak sangat kecil. Prosesnya lebih cepat dan efisien, namun tetap mengikat secara hukum.

RKL–RPL Rinci

Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Rinci untuk kegiatan dengan kompleksitas tinggi, sebagai kelanjutan dokumen AMDAL agar pengelolaan lebih operasional dan terukur.

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)

Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup bagi kegiatan usaha yang telah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan sesuai ketentuan, guna memenuhi kewajiban legalitas secara retroaktif.

Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)

Pendampingan penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi usaha eksisting berskala kecil-menengah yang belum memiliki dokumen lingkungan, disusun dengan pendekatan evaluatif berbasis kondisi lapangan terkini.

Perubahan Dokumen Lingkungan

Pendampingan penyusunan Adendum atau Perubahan Dokumen Lingkungan bagi usaha yang mengalami perubahan skala, kapasitas, atau proses produksi, guna memastikan dokumen tetap relevan dengan kondisi operasional terkini.

Client Logo Strip — Swarna Enviro

Dipercaya oleh Berbagai Industri

30+ klien di berbagai sektor telah mempercayakan lingkungannya pada kami

Kirimkan kami pesan

Bertemu dengan pelanggan Anda untuk menyediakan mereka dengan layanan yang lebih baik. Anda dapat memodifikasi field-field formulir untuk mendapatkan informasi yang lebih tepat.

30+ Klien Mempercayakan Lingkungannya

Wujudkan lingkungan usaha yang aman dan patuh hukum. Hubungi kami hari ini, bersama kami raih keunggulan operasional yang berkelanjutan.